INFO BERITA ~JAKARTA-Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik
Sabang-Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan berharap Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono tidak mengabaikan ketegangan antara Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) dan Mabes Polri.
<!– google_ad_section_start –>
Syahganda di Jakarta, Sabtu (6/10), menilai situasi menegangkan dalam kemelut KPK dan Mabes Polri telah membuktikan kuatnya dukungan elemen masyarakat kepada KPK sedangkan di sisi lain justru menggugat moralitas institusi kepolisian.
Ia mengatakan jika tak ada upaya cepat dan serius untuk mengatasinya, hal itu dapat berdampak buruk bagi era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang kepemimpinannya juga membawa mandat perjalanan reformasi di tanah air.
"Presiden SBY jangan mengabaikan ketegangan tersebut agar tidak menjatuhkan kewibawaan Presiden. Ketegangan itu berpotensi mengganggu langkah-langkah reformasi penegakan hukum terkait pemberantasan korupsi oleh KPK," ujarnya.
Ia berharap Presiden secepatnya mengambil langkah-langkah prioritas untuk mengakhiri keadaan tidak menguntungkan yang sekadar membuat rasa kecewa di masyarakat luas itu.
"Masalahnya cukup mencemaskan sehingga memerlukan penyelesaian langsung dari Presiden SBY untuk menyelamatkan agenda strategis bangsa dalam penanganan kasus-kasus korupsi," katanya.
Menurut dia, keterlibatan Presiden harus memperkukuh peran dan fungsi KPK dan menegaskan kewajiban kontrolnya atas jalannya setiap upaya pemberantasan korupsi yang ditangani unsur lain, termasuk oleh kepolisian.
Jika Presiden turun tangan sejak awal mengatasi kemelut Polri-KPK, persoalan di seputar memburuknya hubungan antarlembaga penegak hukum itu tak akan meruncing.
Syahganda menambahkan Presiden pernah bertekad berada paling depan dalam konteks penegakan hukum meliputi pemberantasan kejahatan korupsi termasuk menggelorakan semangat perjuangan melawan segala praktik korupsi.
"Ini sebenarnya menyangkut soal keteladanan yang harus ditunjukkan terus oleh Presiden SBY, baik melalui tindakan nyata dengan membersihkan lingkungannya sendiri, maupun tanpa kompromi melanjutkannya ke penyelesaian secara hukum," katanya.
Syahganda meminta KPK tidak menyurutkan kinerja dan profesionalisme untuk mengusut korupsi secaa tuntas tanpa melukai perasaan rakyat yang memerlukan keadilan penuh. (ant/hrb
sumber: .investor.co.id
<!– google_ad_section_end –>
<!– google_ad_section_start –>
Syahganda di Jakarta, Sabtu (6/10), menilai situasi menegangkan dalam kemelut KPK dan Mabes Polri telah membuktikan kuatnya dukungan elemen masyarakat kepada KPK sedangkan di sisi lain justru menggugat moralitas institusi kepolisian.
Ia mengatakan jika tak ada upaya cepat dan serius untuk mengatasinya, hal itu dapat berdampak buruk bagi era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang kepemimpinannya juga membawa mandat perjalanan reformasi di tanah air.
"Presiden SBY jangan mengabaikan ketegangan tersebut agar tidak menjatuhkan kewibawaan Presiden. Ketegangan itu berpotensi mengganggu langkah-langkah reformasi penegakan hukum terkait pemberantasan korupsi oleh KPK," ujarnya.
Ia berharap Presiden secepatnya mengambil langkah-langkah prioritas untuk mengakhiri keadaan tidak menguntungkan yang sekadar membuat rasa kecewa di masyarakat luas itu.
"Masalahnya cukup mencemaskan sehingga memerlukan penyelesaian langsung dari Presiden SBY untuk menyelamatkan agenda strategis bangsa dalam penanganan kasus-kasus korupsi," katanya.
Menurut dia, keterlibatan Presiden harus memperkukuh peran dan fungsi KPK dan menegaskan kewajiban kontrolnya atas jalannya setiap upaya pemberantasan korupsi yang ditangani unsur lain, termasuk oleh kepolisian.
Jika Presiden turun tangan sejak awal mengatasi kemelut Polri-KPK, persoalan di seputar memburuknya hubungan antarlembaga penegak hukum itu tak akan meruncing.
Syahganda menambahkan Presiden pernah bertekad berada paling depan dalam konteks penegakan hukum meliputi pemberantasan kejahatan korupsi termasuk menggelorakan semangat perjuangan melawan segala praktik korupsi.
"Ini sebenarnya menyangkut soal keteladanan yang harus ditunjukkan terus oleh Presiden SBY, baik melalui tindakan nyata dengan membersihkan lingkungannya sendiri, maupun tanpa kompromi melanjutkannya ke penyelesaian secara hukum," katanya.
Syahganda meminta KPK tidak menyurutkan kinerja dan profesionalisme untuk mengusut korupsi secaa tuntas tanpa melukai perasaan rakyat yang memerlukan keadilan penuh. (ant/hrb
sumber: .investor.co.id
<!– google_ad_section_end –>
0 comments:
Post a Comment