Dua Paradoks Dalam Lembaga Penelitian Kita

Menghadapi dinamika perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi dibutuhkan antisipasi dan sikap pro aktif lembaga, yang tidak sepenuhnya cocok dengan aturan-aturan birokrasi lembaga pemerintah pada umumnya. Lembaga penelitian membutuhkan pra kondisi, insentif dan kemandirian untuk mengembangkan inovasi dan kreativitasnya. Demikian pendapat Lukman Hakim, alumunus Universitas Saitama, Jepang.


Lukman Hakim, Deputi Ketua LIPI Bidang Jasa Ilmiah, dalam sambutannya pada peresmian PPW (pusat pelatihan warintek), 11/10 di Jakarta mengatakan lembaga-lembaga penelitian dan pendidikan tinggi kita, sekalipun telah banyak menerima investasi dari pemerintah, namun tetap saja dinilai belum mampu untuk memenuhi besarnya tuntutan.

Menurutnya lembaga-lembaga penelitian di Indonesia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, dipandang dari otonominya dalam sistem perencanaan dan penganggaran serta evaluasi program-program birokrasi lembaga pemerintah.

Kurang optimalnya kinerja lembaga-lembaga penelitian antara lain dapat dilihat dari adanya dua paradoks didalam dirinya, yakni paradoks di bidang sumberdaya manusia dan peralatan.

Di bidang SDM, lembaga-lembaga litbang senantiasa mengeluhkan kekurangan tenaga-tenaga peneliti dan teknisi, sementara sekaligus pula merasakan bahwa tenaga-tenaga yang yang ada di lembaga-lembaga penelitian terasa berlebih dan tidak sepenuhnya termanfaatkan.

Paradoks yang sama terjadi dalam fasilitas dan peralatan. Banyak dirasakan kurang mengenai kekurangan fasilitas dan peralatan penelitian, sementara dalam kenyataan yang sama terlihat bahwa peralatan yang di beli dengan biaya yang mahal tidak sepenuhnya termanfaatkan.

Adanya mismatch dalam SDM dan fasilitas tadi terkait erat dengan sistem kepegawaian, perencanaan dan penganggaran yang diberlakukan, untuk segera diatasi. Antara lain dengan memberikan kelonggaran dalam arti luas. Bagi LPND dalam aspek sistem perencanaan program dan penganggarannya.

Menghadapi dinamika perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi dibutuhkan antisipasi dan sikap pro aktif lembaga, yang tidak sepenuhnya cocok dengan aturan-aturan birokrasi lembaga pemerintah pada umumnya. Lembaga penelitian membutuhkan pra kondisi, insentif dan kemandirian untuk mengembangkan inovasi dan kreativitasnya. Demikian pendapat Lukman Hakim, alumunus Universitas Saitama, Jepang.

Dan, menurutnya salah satu langkah adalah dengan membentuk kemitraan kerja antara instansi swasta dan pemerintah. Namun satu hal yang tak boleh lupa adalah adanya azas transparasi dan akuntabilitas.

Dan tentunya hubungan kemitraan dengan pihak swasta akan mengasah naluri para ilmuwan untuk mengetahui kebutuhan nyata masyarakat dan menjadikannya sebagai inspirasi di dalam penelitian-penelitian di laboratorium.

Sebaliknya, masuknya pihak-pihak swasta yang berwawasan teknologi, akan meningkatkan penyebaran informasi ilmu pengetahuan ke tengah-tengah masyarakat. Demikian Lukman

Posted in: pendidikan